MENJADI GURU PROFESIONAL

MENJADI GURU PROFESIONAL

BAB I

Pendahuluan

Diiungkapkan oleh mantan Menteri Pendidikan Nasional Wardiman Djoyonegoro dalam wawancaranya dengan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tanggal 16 Agustus 2004 bahwa sedikitnya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni:

(1)   sarana gedung,

(2)   buku yang berkualitas,

(3)   guru dan tenaga kependidikan yang profesional.

Pengaruh pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok, dan kehidupan setiap individu. pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusianya. Pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya. Pendidikan juga memberikan konstribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi, serta sarana dalam membangun watak bangsa (Nation Character Building).

Bangsa Indonesia bisa merdeka juga tidak terlepas dari peran pendidikan. Para pahlawan pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker merupakan bukti peran pendidikan dalam pemba­ngunan bangsa Indonesia. Mereka merintis pendidikan nasional dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, dan secara bertahap meningkatkan. pemahaman, kesadaran, serta kecerdasan masyarakat Indonesia, sehingga menjadi bangsa yang merdeka, dan berdaulat seperti sekarang ini.

Untuk mewujudkan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia hanya dapat dikukan melalui pendidikan. Hanya melalui pendidikan yang benar bangsa ini dapat membebaskan diri dari krisis multidimensi yang berkepanjangan. Melalui pendidikan, bangsa ini bisa membebaskan masyarakat dari kemiskinan, dan keterpurukan. Melalui pendidikan pula, bangsa ini mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki rasa percaya diri untuk bersanding dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Tanpa pendidikan yang kuat, dapat dipastikan bangsa Indonesia akan terus dalam keterpurukan. Tanpa pendidikan yang memadai, bangsa Indonesia akan terus dililit oleh kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Tanpa pendidikan yang baik, bangsa Indonesia sulit meraih mass depan yang cerah, damai, dan sejahtera.

Pendidikan yang bagaimanakah yang harus dikembangkan untuk membebaskan masyarakat dari keterpurukan, agar dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa, serta membebaskan bangsa dari ketergantungan terhadap negara lain? Jawabannya sederhana, yakni pendidikan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu menumbuhkan kemauan, serta membangkitkan nafsu generasi bangsa untuk menggali berbagai potensi, dan mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan masyarakat secara utuh dan menye­luruh.

Kualitas SDM Indonesia rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain; dari empat puluh tiga negara, hampir dalam seluruh bidang kehidupan Indonesia berada pada urutan sepuluh terakhir.

Hasil survey The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang dimuat The Jakarta Post (3 September 2001) menunjukkan betapa rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dibanding negara lain di Asia, bahkan berada di bawah Vietnam.

Persoalan-persolan dalam meningkatkan kualitas HDI ( Human Development Index )  atau Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu :

1.      Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berhasil diwujudkan, bahkan pada saat ini muncul gejala-gejala disintegrasi bangsa.

2.      Berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat menurunnya moralitas dan kesadaran makna hakiki kehidupan.

3.      Pembelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihanpengamalan untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari.

Tilaar (2001) mengemukakan tujuh masalah pokok sistem pendidikan nasional, yaitu:

1.      menurun­nya akhlak peserta didik

2.      menurun­nya moral peserta didik

3.      pemerataan kesempatan belajar

4.      masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan

5.      status kelembagaan

6.      manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional

7.      sumber daya yang belum profesional.

Soedijarto (1999) mendiagnosis berbagai faktor dan memberikan rekomendasi bagi pembaruan pendidikan yang relevan dengan tuntutan pembangunan, yang intinya berkesimpulan bahwa:

(1)     Pelaksanaan pendidikan belum secara terencana dan sistematik diberdayakan untuk melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan pendidikan nasional secara optima

(2)     Pendidikan nasional sebagai wahana sosialisasi dan pembudayaan berbagai warisan budaya bangsa, nilai-nilai kebudayaan nasional dan nilai-nilai yang dituntut oleh masyarakat global yang dikuasai oleh IPTEK dan persaingan global belum sepenuhnya terlaksana

(3)     Pendidikan nasional yang sudah dilaksanakan secara merata belum berhasil mengembangkan insan pembangunan yang mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam, mengelola modal, mengembangkan teknologi, menghasilkan komoditi yang mutunya mampu bersaing dan mampu mengembangkan sistem perdagangan

(4)     Pendidikan nasional belum sepenuhnya mampu mengembang­kan manusia Indonesia yang religius, berakhlak, berwatak ksatria dan patriotic

(5)     Agar pendidikan nasional benar-benar mampu melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, perlu dikembangkan dan dilaksanakan program pendidikan pada semua jenis dan jenjang yang dapat berfungsi sebagai lembaga sosialisasi dan pembudayaan berbagai kemam­puan, nilai, sikap dan ahklak yang dituntut oleh masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur serta demokratis berdasar­kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional yaitu :

1.      peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan

2.      relevansi pendidikan dengan pembangunan

3.      Kualitas pendidikan

4.      efisiensi pengelolaan pendidikan.

Jika dilaksanakan secara proporsional dan profesional, maka akaa dapat menyelesaikan berbagai masalah pendidikan.